MENANTANG “SENSE OF CRISIS” PEMIMPIN BANGSA KITA!

8 08 2009

(Diskursus Kritis Mengenang Kontroversi Promulgasi PP. No.37 / 2006)

Oleh : Josep Antonius Ufi

Kontroversi Seputar PP.37!

Dipromulgasikannya PP. No.37/2006 yang isinya mengatur khusus tentang Tunjangan Komunikasi Intensif & Operasional bagi para pimpinan dan anggota DPRD ternyata telah menuai & memicu perdebatan seru, penolakan dahsyat dan kritik keras dari berbagai segmen masyarakat di Indonesia, sebagaimana lagi marak diberitakan di hampir semua media nasional saat ini (kecuali di Ambon–Maluku?). Betapa tidak! Rapel tersebut jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah. DPRD Kota Palangkaraya, misalnya, dengan berdasarkan PP. No. 37/2006 tersebut, telah membagi-bagi uang sebanyak 8 milyaran rupiah pada pertengahan Januari 2007 yang lalu (Berita Metro TV Selasa Malam 30-01-07). Sedangkan DPRD Maluku diberitakan telah membagi-bagi dana rapel tersebut dalam bulan Desember 2006 dengan rincian: Pimpinan/Ketua Dewan memperoleh Rp. 300-an juta, para wakil ketua mendapat Rp. 200-an juta, sedangkan para anggota dewan masing-masing memperoleh sekitar 90-an juta rupiah (Berita Daerah Seputar Maluku TVRI Ambon, Rabu, 31 Januari 2007). Dan hal ini dianggap wajar saja karena dalam praktek, uang tersebut konon  diklaim akan digunakan untuk membiayai perjalanan kunjungan lapangan, biaya komunikasi, dan juga sebagian diperuntukkan bagi pemberdayaan para konstituen.

Menghadapi kontroversi publik ini maka, Ketua DPR RI, Agung Laksono misalnya, akhirnya minta agar PP. 37 direvisi, khususnya pada bagian yang krusial. Sedangkan Presiden SBY akhirnya menyetujui untuk menarik dan membatalkan lagi PP.37 tersebut. Kendati instruksi pembatalan dan revisi terhadap PP.37 ini telah resmi diumumkan oleh Jubir Presiden SBY, Andi Mallaranggeng Selasa siang (Berita MetroTV 31-01-07), akan tetapi PP.37 tetap telah meninggalkan masalah serius, diantaranya, justru karena telah mengakibatkan dampak sosial yang amat besar, yang memang tidak hendak diantasipasi sebelumnya. Bahkan keputusan PP.37 oleh pemerintah terkesan tidak berdasarkan kajian assessment awal yang valid. Pertanyaannya: Apa yang salah dalam PP.37? Mengapa Pemerintah memromulgasikan PP.37? Mengapa dikatakan menimbulkan “bencana PP.37”? Tanpa bermaksud menafikan berbagai upaya, prestasi dan sukses yang telah diraih oleh Pemerintah, dan juga lembaga legislatif maka, berikut ini hendak dibahas secara kritis problem “bencana PP. 37” tersebut, khususnya dari segi kondisi psikologis kolektif bangsa Indonesia saat ini.

PP. 37 : Sebuah IRONI?

Bisa dikatakan sambil lalu di sini bahwa promulgasi PP.37 ternyata telah melahirkan semacam tragedi & ‘bencana nasional’ baru bagi bangsa Indonesia, katakanlah: “bencana PP.37”. Ini sungguh sebuah IRONI. Mengapa? Alam pikir dan citarasa yang mendalam dari mayoritas warga bangsa saat ini masih tertuju pada keprihatinan terhadap korban berbagai bencana dan tragedi nasional beserta dampak buruknya yang masih belum mampu kita atasi sendiri, sehingga bahkan masih minta-minta tolong dari bangsa dan negara lain. Bencana tragis dan tragedi seperti bencana lumpur panas sidoarjo, bencana gempa bumi Yokya, ‘tragedi adam air’, ‘tragedi kapal senopati’, ‘tragedi poso’, bencana banjir, bencana gempa bumi, yang kesemuanya itu masih sedang terus menciptakan pembengkakan kemiskinan yang masif, keterbelakangan dan pengangguran akut dari mayoritas masyarakat Indonesia yang memang sudah dan masih miskin, papa dan hina dina tanpa daya. Lantas kenapa & atas dasar apa pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian “masalah tunjangan rapel DPRD” –kalau itu dianggap masalah & kebutuhan, ketimbang masalah & dampak bencana dan tragedi nasional yang masih mengorbankan sebagian warga bangsa kita, termasuk di Ambon Maluku!

Mati-kah “Sense of Crisis”?

Sesungguhnya promulgasi PP.37 secara obyektif tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan saat ini khususnya jika dikaji dari segi momentum waktunya, serta kadar emergensi, prioritas dan urgensi masalahnya. Apakah tanpa PP. 37 DPRD tak berdaya? Tak berfungsi? Rugi dan menderita besar? Nyaris bubar & mati? Tugas lapangan untuk kepentingan rakyat tidak jalan? Khan cenderung tidak! Hal ini menjadi lebih serius jika dipertimbangkan lagi dari segi persepsi dan kesadaran kolektif mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Pikiran kolektif dan citarasa masyarakat Indonesia saat ini sungguh masih harus berprihatin pada berbagai bencana dan tragedi nasional sebagaimana tersebut di atas dengan akibat-akibatnya, baik pada skala mezo-makro (nasional, regional, & lokal), tetapi juga pada berbagai perkara sosial ekonomi warga pada tingkat mikro (individu dan keluarga) seperti adanya bahaya dan ancaman kelaparan, kemiskinan, pengangguran, susahnya income rakyat, makin rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya pendidikan, buruknya tingkat kesehatan dan gisi keluarga, wabah penyakit flu burung, termasuk masalah komunitas pengungsi-pengungsi relokasi pasca konflik Maluku yang masih amat serius terabaikan.

Pemerintah yang arif-bijak nan adil –karenanya- mesti lebih menjadikan berbagai persoalan besar, bencana dan tragedi yang berakibat fatal dan langsung terhadap hayat hidup mayoritas warga bangsa tersebut sebagai fokus utama & prioritas agenda nasional dan agenda lokal yang harus dituntaskan bersama. Ini bisa tercermin secara konsisten misalnya di dalam prioritas keberpihakan anggaran pemerintah untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penuntasan masalah emergensi dan urgen. Sebaliknya, dikesankan kurangnya kearif-bijakan nan tak adil pada Pemerintah disinyalir nampak dalam sikap yang tidak hati-hati (precutionary principle & attitude) mempromulgasi PP.37, yang telah berdampak sosial yang serius. Di sini pemerintah -apapun alasannya- telah mengabaikan bahkan –nyaris mematikan- suatu pedoman substantif dan tuntunan arif yang mencirikan seorang pemimpin publik yakni Sense of Crisis (KEPEKAAN –akal-rasa-nuraniah- terhadap KRISIS, khususnya krisis yang melanda mayoritas kaum miskin -tak berdaya).

Problem Kinerja Lembaga Legislatif?

PP.37 boleh dikata adalah produk politik hukum yang menguntungkan kepentingan para legislator tentu dengan dalih adanya niat baik untuk dapat meningkatkan kinerja. Memang pekerjaan para legislator kita amat berat yang mencakup tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak perlu diuraikan bahwa kinerja dan prestasi kerja dari Lembaga DPRD dalam praktek umumnya masih terlalu kurang produktif. Ini bisa dinilai misalnya dari seberapa jauh sasaran prioritas anggaran tahunan yang ditetapkan misalnya untuk layanan publik; seberapa kritis-efektifnya fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap perbaikan kebijakan dan kinerja lembaga eksekutif -atau jangan-jangan realisasi PP.37 ini justru bersifat kontra-produktif pada upaya pengawasan legislatif terhadap eksekutif?; dan juga fungsi legislasinya yang nyaris tidak berjalan baik  di berbagai daerah (misalnya berapakah perda layanan publik yang benar-benar relevan & strategis bisa dihasilkan?). Dikesankan bahwa PP.37/2006 diam-diam telah mengasumsikan uang sebagai sebuah faktor masalah & solusi yang dominan terhadap tingkat produktivitas & kinerja legislator di lapangan. Benarkah demikian?

Sudah menjadi rahasia umum (baca: dalam persepsi masyarakat) bahwa buruknya kinerja, produktivitas dan prestasi dari para legislator kita di lapangan pertama dan terutama bukan karena kurangnya faktor dukungan uang, melainkan terutama karena masih rendahnya mutu sumber daya manusia atau lemahnya kualifikasi atau bobot kompetensi dari para legislator itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa kunjungan lapangan yang dilakukan oleh para legislator dimana-mana umumnya tidak ada hasil & tidak banyak manfaatnya; Sehingga terkesan hanya menghabiskan anggaran negara. Hal ini bisa sama-sama kita maklumi justru karena seseorang berhasil menjadi anggota DPRD atau legislator bukan didasarkan pertama dan terutama pada kualifikasi dan kompetensi pribadi, melainkan karena yang bersangkutan beruntung memperoleh hasil suara konstituen pada Pemilu yang dalam kasus Pemilu Indonesia: atau hasil suaranya memang mencukupi, atau dibuat jadi mencukupi, ataupun disulap mencukupi (baca: curi suara).

Inilah juga salah satu sisi lemah yang inheren dari gagasan demokrasi, seperti yang telah dirisaukan sendiri oleh Filsuf Sokrates pada Jaman Yunani Kuno sekitar 5 abad S.M. Bahwa Orang tidak perlu cerdas dan kompeten untuk menjadi pemimpin publik (baca: legislator), karena rakyat masih cenderung memilih orang yang lebih disukainya –kendati tidak berkompeten. Selain kualifikasi kompetensi, maka seorang legislator yang ideal hendaknya juga memiliki integritas moral & etika, termasuk memiliki kepekaan tinggi terhadap kebutuhan rakyat khususnya tatkala krisis melanda (sense of crisis). Kuat dugaan bahwa kurangnya kompetensi dan integritas inilah yang merupakan akar masalah utama dari buruknya kinerja, produktivitas & prestasi kerja dari pemimpin bangsa termasuk para legislator dan bukan terutama karena faktor uang. Dr.Ignas Kleden, seorang Cendekiawan dan Ilmuwan Sosial Terkemuka di Indonesia saat ini misalnya, bahkan menyatakan bahwa tendensi terjadinya “pengangguran politik” di dalam tubuh legislatif yang disebabkan oleh   kurangnya kompetensi, dan tak tersalurkannya secara produktif energi kognitif, sosial & psikologis yang dimiliki, cenderung berdampak luas pada terciptanya berbagai kompleksitas dan kerumitan politik yang tidak perlu, yang kemudian berujung pada menjadikan uang sebagai pokok perkara! Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penerapan PP. 37 sudah bisa diprediksikan tidak akan banyak gunanya pada perbaikan soal kinerja, prestasi dan produktivitas para legislator jika sumber daya manusianya tetap tidak memadai.

Kembali kepada Politik Akal Sehat!

Irasionalitas tertentu yang melekat pada PP. 37 mau tak mau memberi kesan lain misalnya tentang adanya motif laten dibaliknya, yang tentu bisa diperdebatkan, seperti kemungkinan adanya semacam agenda ekonomi politik tersembunyi (hidden economic-political agenda). Misalnya hal tersebut mungkin saja dijadikan sebagai suatu sarana taktis yang cukup efektif guna mengumpulkan modal ekonomi untuk kemudian diperuntukkan guna membiayai perjuangan politik ke depan. Atau pun terbukanya peluang untuk disalahgunakan. Indikasinya jelas! Diberitakan banyak anggota legislatif yang telah habis uang rapelnya tanpa bisa terukur efektifitasnya. Karenanya patut dipertanyakan: masuk akalkah semua itu? Wajarkah itu? Adilkah itu? Proporsionalkah itu? Rasionalkah itu? Memang di satu sisi, Promulgasi PP.37 bisa dimaklumi dan dimengerti dengan cukup jelas misalnya dengan bantuan perspektif rasionalitas instrumentalnya Sosiolog Weber, atau pun dengan pandangan rasionalitas kepentingannya Filsuf Sosial J. Habermas. Bahwa mungkin itulah suatu upaya pengadaan semacam instrumentarium strategis yang sengaja gunakan dalam mengejar kepentingan dan tujuan politik kelompok. Atau bisa jadi dianut dalil bahwa “oleh karena anggaran subsidi taktis untuk ‘poverty eradication & empowerment’ sudah dinaikkan secara signifikan –dan itu mencukupi buat rakyat miskin-, maka tunjangan legislator juga harus dinaikkan –supaya imbang” (?). Logika yang tak proporsional dan asimetris seperti ini sudah barang tentu problematis dan bahkan absurd.

Karenanya hendak ditegaskan bahwa promulgasi PP. 37 apapun alasannya- perlu didebat, didemo, ditantang dan digugat di sini atas nama : POLITIK AKAL SEHAT! Politik akal sehat menuntut pemakaian rasio substantif, cita rasa dan nurani dalam berpolitik dan dalam seni memimpin rakyat. Politik akal sehat menuntut perlunya penggunaan asas kewajaran, proporsionalitas, keadilan, kearifan dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat khususnya pada momen waktu krisis melanda. Politik akal sehat pada hakekatnya memuat sense of problem (peka terhadap masalah), sense of urgency (peka pada kebutuhan paling mendesak dari rakyat), sense of crisis (peka terhadap krisis yang melanda rakyat), sense of solidarity (peka berempati dengan yang paling menderita), dan sense of humanity (peka terhadap masalah kemanusiaan). Politik akal sehat juga menuntut komitmen & konsistensi yang tinggi pada integrasi antara visi & misi kepemimpinan (logika & retorika) dan realita/praksis pelayanan (baca: pembangunan).

Kita memang mengakui bahwa masih terlalu miskin dan sedikitnya sosok pemimpin bangsa (termasuk legislator) yang konsisten menerapkan politik akal sehat. Tapi toh masih ada jalan! Sekedar sebagai contoh. Saya dan Anda semua pasti sepakat dengan Pak Basuki, seorang mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur dari Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) (periode 2005-2010, tapi mundur 2006 akhir). Beliau selalu berpegang teguh pada motto: “Daripada mengutuk di kegelapan, lebih baik menghidupkan lilin-lilin kecil!”, artinya mulailah dari diri sendiri. Kalau PP.37 hendak menaikkan tunjangan operasional DPRD, maka Pak Bupati Basuki misalnya, malahan memotong biaya operasional untuk perjalanan dinasnya hingga 1/5% saja dari total dana yang dianggarkan. Sedangkan sebagian besar sisanya diperuntukkan guna mendukung pembiayaan layanan publik. Sejak 2005, seluruh biaya pendidikan dari TK s.d. SMU di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur digratiskan, biaya layanan kesehatan masyarakat (pemeriksaan dokter, operasi, obat, ambulanz) digratiskan. Bahkan bagi para keluarga miskin yang tidak mampu membangun rumah maka pemda-lah  yang membangun rumah untuk keluarga miskin tersebut (TEMPO Edisi Khusus: 25-31 Desember 2006). Demikian pula, syukurlah bahwa masih ada sejumlah anggota legislatif di daerah-daerah (dari Partai PKS & PAN, NTT) yang berkenan menolak penerapan PP.37 tersebut, di Yokyakarta misalnya. Sayang sekali, bahwa entah apa sebabnya, tindak demo penolakan, atau pun diskursus, debat dan dinamika politik publik menanggapi kasus PP. 37 ini tidak terlalu bergema di Ambon – Maluku saat ini. Syukurlah juga, pemerintah SBY baru menyadari besarnya dampak sosial yang ditimbulkan, gencarnya penolakan rakyat terhadap PP.37 tersebut, dan akhirnya baru menarik kembali, membatalkan atau merevisinya kembali!

Last but not least– buat kita, yang paling penting, paling mungkin & menantang kita ke depan adalah: mari kita mau turut serta menyalakan lilin-lilin kecil (baca: the lesson learned atau memetik pelajaran berharga yang ada) guna menerangi lorong-lorong kehidupan publik kita ke depan yang masih samar-samar, kelam, kelabu, dan bahkan untuk sebagian masih terlalu gelap. Kepada Rakyat patut diberi himbauan moral & emosional berikut bahwa ke depan: pilihlah para pemimpin bangsamu yang amanah, yang berkompeten, dan yang memiliki ‘sense of crisis’!

Josep Antonius Ufi, SS.MA.

Ormas Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Maluku


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: