Caleg Malra

“BUKAN SIAPA YANG HARUS JADI LEGISLATOR!”

(Menguji Kualitas Caleg Jelang Pemilu ‘09)

Josep Antonius Ufi, M.A.

Staff Pengajar FISIP Unpatti

Waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 tinggal 30-an hari lagi. Menariknya, semakin mendekati Hari ‘H’ pesta demokrasi, semakin maraklah ragam promosi & iklan diri dari para petarung politik, calon legislator (caleg). Promo dan iklan caleg tersebut dilakukan di dalam ragam kiat, jurus, & taktik; baik melalui media elektronik maupun media cetak. Inti pesan hanya satu yakni: ‘Pilihlah beta, percayakanlah beta, congkrenglah beta, karena beta adalah calon legislator terbaik (I am the best one to be your legislator!’). Adapun persoalan pokok dalam perang iklan caleg itu sebetulnya menyangkut: ‘Siapa calon legislator terbaik?’ Jawabannya pun bisa seribu macam, bahkan bisa terjadi baku serang antar caleg. Caleg dari partai A misalnya mengklaim diri sebagai yang terbaik, sambil menyerang caleg dari partai B; Caleg tua anggap diri yang terbaik, lebih berpengalaman ketimbang caleg muda; tapi caleg muda pun mengklaim lebih layak, fresh & energik sembari menyerang caleg tua yang dianggap telah gagal, atau telah sarat pengalaman KKN misalnya; Caleg sarjana pun anggap diri yang terbaik, ketimbang caleg yang non-sarjana. Masalahnya buat kita adalah: mengapa persoalan diatas selalu muncul kembali dalam setiap Pemilu dan di hampir setiap even politik serupa? Dan mengapa kita selalu tidak menemukan jawaban faktual yang relatif memadai? Adakah sesuatu yang salah dalam cara bertanya dan jenis pertanyaan seperti itu? Tulisan ini mau mengajak kita untuk coba sejenak bermenung, coba mendekati pertanyaan tersebut secara kritis, dengan harapan kiranya kita bisa menemukan suatu orientasi, insight & inspirasi baru yang bisa menyegarkan kita, sembari menguji & menantang mutu para caleg kita, dalam niatan sadar dan ikhtiarnya guna melakukan koreksi dan perbaikan terhadap mutu perpolitikan dan mutu berdemokrasi (baca: mutu pemilu!), melalui lembaga legislatif yang terhormat ke depan.

Karl R. Popper, Bapak Epistemologi Abad XX dan Pemikir Sosial Politik berkebangsaan Austria-Inggris (1903-2004), pernah mengkaji secara kritis dan mempertanyakan pertanyaan tentang ‘siapakah yang harus menjadi legislator’, atau ‘pemimpin politik yang terbaik’. Menurut Popper, kegagalan dalam demokrasi & kepemimpinan politik selama ini boleh jadi disebabkan karena kita telah salah dalam mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan semisal ‘siapakah yang terbaik dan harus menjadi pemimpin atau ‘legislator’, menurut Popper, adalah satu dari ragam jenis pertanyaan yang keliru dan kurang relevan dalam rangka menegakkan suatu perpolitikan yang bermutu. Mengapa & bagaimana Popper bisa bertanya & menyimpulkan begitu? Dalam dua karyanya: ‘The Poverty of Historicism’ (Gagalnya Historisisme: 1945), dan ‘The Open Society & Its Enemies’ (Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya: dua jilid, I & II, 1945/1957), Popper coba menelaah secara kritis pertanyaan ‘siapakah pemimpin politik yang terbaik’ tersebut, yang dirunut sejarahnya mulai dari jaman Yunani Kuno hingga Abad XX. Di dalam Negara kota polis Yunani misalnya, berkembang kuat wacana bahwa pemimpin politik terbaik sebaiknya berasal dari kalangan ahli filsafat karena mereka lebih cerdas dan orang bijak. Sokrates dan Plato misalnya berhasil mengalahkan kaum sofis dalam perdebatan kritis menyangkut hakikat keadilan, dan kebaikan umum, termasuk tujuan bernegara. Namun, gagasan tersebut dikritik karena kualifikasi yang dimiliki kaum filsuf tersebut masih berupa ide, semacam ‘intelektualisme etis’ yang belum teruji dalam praktek politik. Di Abad Pertengahan, muncul lagi pendirian politik bahwa sebaiknya para klerus atau pemimpin gereja juga menjadi pemimpin Negara, karena mereka dianggap sebagai lebih terpelajar, berhikmat dan punya karisma rohani dengan legitimasi teologis. Akan tetapi sejarah juga mencatat bahwa akibat faktualnya ternyata negatif, yang berakibat juga pada krisis sosial, krisis kepercayaan politik, bahkan melahirkan revolusi sosial politik guna mengambil kembali kepemimpinan politik Negara dari tangan pemimpin gereja (sekularisasi sosio-politik). Di era moderen pun, ditemukan berbagai fakta politik, mulai dari Marx dan Marxisme, yang berpendirian bahwa rakyat jelata atau proletar sendiri lebih pantas menjadi pemimpin Negara. Caranya ialah dengan melakukan revolusi guna merebut kepemimpinan politik dari tangan kaum elit politik kapitalis. Dengan cara itu, maka diharap akan tercipta sebuah tata kehidupan bernegara baru a la komunistis di dalam ‘politik sama rata sama rasa’. Namun, hasil akhirnya terbalik, justru para rakyat jelatalah yang jadi korban politik. Seterusnya, muncul lagi di jaman moderen, kaum militer yang coba mempromosikan diri sebagai pemimpin politik terbaik. Cara yang digunakan pun berupa pemaksaan dan kudeta, misalnya oleh Adolf Hitler dengan praktek politik Nasistiknya, berikut Musolini dengan praktek politik Fasistiknya. Popper mengkostatir pula bahwa di era demokratis abad XX pun, bisa muncul pemimpin diktator dan otoriter melalui cara-cara yang demokratis. Bahkan mayoritas rakyat bisa saja secara aklamasi memilih kembali pemimpin politik penguasa yang diktator, otoriter, fasistik, anti demokratik, dan immoral (artinya tak bermoral; dan bukan ammoral yang berarti netral, atau tidak baik & tidak buruk secara moral!).

Berdasarkan telaah kritis tersebut, maka Popper akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang kokoh bahwa kita tak bisa begitu saja menemukan seorang pemimpin atau legislator ideal yang ‘terbaik’. Karena seorang individu pemimpin politik atau legislator adalah juga manusia biasa yang terbatas, yang bisa keliru & salah, ‘he-she is just a man-woman’. Itulah dimensi fallibilitas (bisa berbuat salah dan keliru), yang menandai kodrat ontologis & eksistensial dalam diri setiap manusia. Jadi paradigma filosofis fallibilitas itulah yang mendasari pemikiran Popper. Paradigma fallibilitas menunjuk pada keterbatasan eksistensial (existential self-limitation menurut term Hans Albert), yang selalu menandai hakikat dan cara berada manusia dalam lingkungan dunia (lebenswelt). Kodrat keterbatasan insani tersebut di dalam teori epistemologi pengetahuan misalnya, tampak melalui kesadaran akan ‘betapa terbatasnya wilayah pengetahuan manusia tentang, sedangkan betapa tak terbatasnya wilayah ketidaktahuan manusia akan, beragam kenyataan realitas semesta dunia, alamiah maupun manusiawi, termasuk ragam problematic sosial-politik, yang memang serba kompleks & serba tak pasti, dan tak menentu’.

Masalah ketidakpastian pengetahuan yang dikemukakan oleh Popper tersebut didukung misalnya oleh Dr. Van Asselt, Pemikir sosio-teknologis dari Maastricht University-the Netherlands. Dalam Papernya ‘Uncertainty in Decision Support. From Problem to Challenge’ (1999), Van Asselt coba memetakan secara luas tentang berbagai sumber ketidaktahuan epistemic tersebut di dalam suatu garis pemikiran -suatu continuum logis-, yakni dimulai dari masalah pertama, problem ketidaktepatan logis (inexactness :‘tahu secara kasar saja’); kedua, masalah kurangnya pengamatan/pengukuran, atau ke-tidak-sanggup-an mengkalkulasi secara praktis (‘kita sadar apa yang kita tidak tahu’); ketiga, masalah bukti-bukti yang saling bertentangan (‘kita tidak tahu apa yang kita tahu’); keempat, masalah ketidaktahuan (‘kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu’); dan kelima, masalah ‘ketidakterbatasan dalam ketidaktahuan manusia’ (indeterminisme) yang menunjuk sebetulnya pada proses-proses ‘eksistensial’ yang tidak bisa dinyatakan oleh manusia (‘kita tidak bisa tahu’), karena mungkin problemnya bercorak kompleks dan multi-facet. Masalah eksistensi fallibilitas tersebut dapat kita temukan juga di dalam keseharian hidup sehari-hari, misalnya di dalam berbagai gejala human error (kesalahan yang tak disengaja), atau pun tindakan malpraktek yang (tak-) disengaja. Maksudnya dalam pengalaman hidup, kita sudah berusaha keras dan bertindak dengan cermat, sadar, teliti dan optimal namun secara tak terduga kita tidak mencapai hasil yang diinginkan, atau pun gagal meraih keberhasilan misalnya. Pengalaman eksistensial yang fallible: serba tak pasti dan kompleks yang juga telah menandai ciri masyarakat global pada dewasa ini, dilukiskan dengan tepat, misalnya oleh Ulrick Beck, Pemikir Sosial Jerman masa kini, sebagai masyarakat yang penuh resiko hidup nan tak menentu (global risk/uncertain society).

Bagaimana Popper menggagas solusinya? Dalam menjawabnya, Popper lebih dulu membuat pembedaan antara dua jenis masalah epistemologis yaitu masalah genetika & psikologi pengetahuan’ (masalah sumber pengetahuan), dan masalah ‘validitas pengetahuan’ (masalah keabsahan pengetahuan). Menurut Popper, pertanyaan tentang ‘siapa yang harus menjadi legislator’ misalnya, adalah jenis pertanyaan yang lebih terkait dengan masalah genetika dan psikologi pengetahuan, yakni tentang asal muasal, sumber dan karakter psikologis pengetahuan tentang misalnya: ‘Siapakah caleg itu?’, ‘Darimana asalnya? orang tuanya? Dari daerah mana? suku bangsa apa?’, ‘Dia dari Partai apa?’ Jenis pertanyaan seputar sumber genetis seperti itu menurut Popper bersifat subyektif dan kurang bermutu bagi usaha memajukan perpolitikan kita. Karena siapa pun dia, asal-muasalnya, toh dia juga adalahmakhluk fallible: yang terbatas’, bisa berbuat salah dan keliru, setiap saat, baik secara tak sadar dan tak disengaja, maupun secara sadar dan disengaja, juga secara tahu dan mau. Jadi yang terutama menurut Popper sesungguhnya adalah:“Bukan Siapa Yang Harus Menjadi Pemimpin”, atau “Harus menjadi caleg terbaik”, melainkan “Bagaimana ditegakkan bersama suatu mekanisme pengawasan, suatu metode pengujian, dan suatu sistem kontrol yang ketat sedemikian rupa, agar supaya setiap pemimpin politik yang berbuat salah dapat dikritik, dapat diuji dan diawasi, dapat bertanggung jawab atas kesalahannya, dapat diberi sangsi, diberi ganjaran dan hukuman, tetapi juga sedapat mungkin dapat mengurangi kesalahan si pemimpin, dapat memperbaiki diri dan kesalahannya, dapat diuji dan dikoreksi secara terus menerus dan dari waktu ke waktu”. Hal ini lebih berkaitan dengan masalah ‘validitas pengetahuan’ atau ‘validitas tindakan’, yakni masalah keabsahan dan pengujian pengetahuan dan mutu tindakan politik dari legislator, yang bertanya misalnya tentang: ‘Kompetenkah dia?’, ‘Bisa diujikah kompetensinya, integritasnya, kinerjanya? Bagaimana mengujinya dengan kritis? Bagaimana mekanisme koreksi & perbaikannya? Ragam jenis pertanyaan seperti ini jauh lebih berbobot dan relevan, tegas Popper, guna mendorong upaya meningkatkan dan memajukan kualitas pemimpin politik kita, yang pada gilirannya dapat lebih menjamin mutu layanan publik demi kemaslahatan rakyat. Lantas, mengapa Popper getol menegaskan pentingnya sistem prosedural dan metode pengujian kritis yang ketat terhadap calon pemimpin & caleg? Alasannya terpulang pada dasar fallibilitas pada diri tiap insan manusia, termasuk pemimpin misalnya, yang tampak secara prima facie-, di dalam kecenderungan orang untuk pertama-tama mau berupaya membenar-benarkan diri, melindungi diri, membela diri serta mengebalkan diri, ketimbang mau menyalahkan diri, mau mengakui salah, mau dengan suka rela bertanggung-jawab atas kesalahannya. Watak alami fallibilis untuk membenarkan diri tersebut, muncul sebagai gejala psikologis yang pada tingkat individu disebut ‘rasionalisasi diri’, sedangkan pada tingkat kolektif-sosial disebut ‘ideologisasi’ atau ‘ideologisme’. Gejala ideologistik tersebut dapat dilihat misalnya di dalam ragam tindakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan (interest group), partai politik misalnya, untuk membela mati-matian ‘kesalahan’ partainya, atau anggotanya, anggota dewan dari partainya yang telah terbukti bersalah misalnya. Adapun watak kebal kritik (dogmatis) tersebut, menurut Popper, berpuncak pada watak otoritarianisme intelektual dan otoritarianisme politik dalam ragam praktek politik kekuasaan yang serba otoriter dan eksploitatif, seperti yang dilakukan oleh rezim penguasa Orde Baru di Indonesia.

Popper lalu menawarkan berbagai solusi kritis berikut: pertama, diharapkan adanya kesadaran untuk selalu mau belajar mengoreksi diri, menguji diri dan mau belajar memperbaiki kesalahan diri sekecil atau sebesar apapun; kedua, dibutuhkan sebetulnya ragam kreasi metode kritik, sistem pengujian, dan mekanisme kontrol, pengawasan, pertanggung jawaban dan bahkan mekanisme eksekusi yang ketat untuk diterapkan terhadap setiap pemimpin politik dan legislator yang bersalah, agar dia bisa mempertanggung-jawabkan kesalahannya, termasuk menerima sangsinya secara sportif, adil dan wajar. Ketiga, ragam mekanisme pengawasan, pengujian, dan penghukuman dalam bentuk lembaga-lembaga publik semisal lembaga eksekutif dan legislative, haruslah selalu terbuka untuk diuji, dikoreksi, dikonstruksi dan direkonstruksi serta dikreasikan sedemikian sehingga dapat berfungsi secara produktif, optimal, mandiri, serta bersifat obyektif dan intersubyektif. Artinya berbagai sistem dan mekanisme pengawasan, pengujian dan penghukuman tersebut tidak boleh tunduk melayani kepentingan individu atau ditafsir menurut selera subyek pemimpin, tidak boleh diintervensi oleh pemimpin politik. Tetapi harus bisa terbuka bagi pengawasan oleh publik atau masyarakat luas (akuntabilitas public), dan harus bisa diuji oleh setiap orang yang punya akal sehat, serta harus bisa disesuaikan menurut konteks dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, serta berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah public yang nyata, dan bukan menurut rekaan dan akal bulus dari para pemimpin dan legislator. Hanya dengan cara itulah, maka kita dapat mewujudnyatakan secara bersama, perlahan, sedikit demi sedikit tapi pasti (piece meal social engineering),  cita-cita masyarakat terbuka yang demokratis (democratic & open society), yang manusiawi, beradab, sejahtera, berkeadilan sesuai dengan konsensus bersama.

Apa implikasi & pembelajaran sosial-politik yang dapat kita petik Popper? Pertama, muncul sejumlah kritik terhadap Popper bahwa Popper kurang melihat pentingnya peran dan pengaruh yang menentukan dari para aktor pemimpin politik, sedangkan lebih mengutamakan pendekatan procedural atau pun pendekatan metodologis. Sejarah sosial politik dunia mentatat besarnya peran dan kontribusi dari aktor pemimpin yang bisa menggiring proses perubahan besar dalam proses transformasi sosiopolitik besar. Misalnya, Mahatma Gandhi dengan Politik Ahimsa (non-violence Politics) di India, atau Mikhail Gorbachev –Presiden Soviet- dengan keputusan politik Glassnost (politik keterbukaan) dan Perestroika (‘restructuring’- new thinking for our country and the world’). Juga, Bpk. Basuki, legislator dari Partai PIB Bangka Belitung Timur (Babeltim), yang terpilih jadi Bupati Babeltim dalam pilkada tahun 2005/6, dengan ragam terobosan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat atau pro-poor, diantaranya yakni pendidikan gratis untuk SD/SMU-K se-kabupaten; layanan kesehatan gratis bagi segenap warga miskin, pembangunan rumah gratis bagi segenap warga miskin. Disini jelas perlu dihargai pula adanya peran dari aktor pemimpin dalam proses perubahan besar. Bahkan suatu sistem atau prosedur pengawasan & pengujian public hanya bisa dikreasikan dan digerakkan oleh actor pemimpin yang komit, berani, dan bertanggung-jawab. Kedua, jika dicermati, maka Popper tidak bermaksud menafikan peran individu, melainkan lebih berfokus pada situasi paradox antara sang aktor pemimpin yang fallibilis, dan sistem prosedur publik serta mekanisme pengujian publik yang, jika berfungsi kritis dalam menguji kualifikasi kompetensi dari aktor pemimpin, maka semakin terkontrol dan dikurangi segi negatif, kesalahan, & kekurangan dari sang actor pemimpin, yang pada gilirannya membuat pemimpin legislator dapat bekerja lebih produktif dan kompeten guna membawa perbaikan, serta perubahan yang signifikan, dan kemajuan masyarakat. Ketiga, pemikiran Popper tentang perlunya kreasi dan konstruksi sistem mekanisme publik yang bisa berfungsi otonom, obyektif dan efektif dalam memantau, mengawasi, menguji, dan mengeksekusi setiap pemimpin publik yang bersalah, kiranya amat relevan dan urgen saat ini ditengah makin marak dan vulgarnya berbagai kejahatan, kesalahan dan kegagalan politik yang ditunjukkan oleh para legislator kita, termasuk masih buruknya kinerja mereka. Patut dipertanyakan entahkah dan sejauh manakah para legislator kita menjalankan tritugas normatifnya: tugas legislasi, budgeting, dan pengawasannya secara baik, yang bisa setara dengan berbagai rewards, penghargaan, penghasilan tinggi dan fasilitas eksklusif yang dimilikinya? Amat meragukan & patut diuji lagi!!

Di dalam kesempatan debat publik antara para caleg dari beberapa partai politik beberapa malam yang lalu yang disiarkan langsung oleh TVRI Ambon, sebagai contoh soal, sempat diperdebatkan tentang buruknya kinerja dari DPRD Maluku terutama yang terkait dengan tugas pengawasan lapangan. Dalam tanggapannya, Bpk. R. Louhenapessy, yang kebetulan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi misalnya, menyatakan bahwa lemahnya pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan oleh para legislator disebabkan karena fasilitas fisik yang dimiliki masih terbatas. Respons semacam ini sebetulnya mencerminkan suatu watak salah pikir bahwa yang menjadi masalah pokok dalam kinerja legislator adalah pada kendala jarak fisik geografis semata, yang harus ditempuh oleh para legislator, sehingga butuh solusi teknis berupa pengadaan fasilitas fisik. Argumen semacam itu patut diragukan & diuji!! Jika ditelusuri lebih jauh, maka lebih mungkin bahwa inti soal yang tersembunyi disana yakni adanya jarak sosio-psikologis, jurang mental, dan kesenjangan atau gap sosiokultural bahkan gap moral antara para legislator dengan rakyat. Intinya adalah pada masih lemahnya sense of crisis, sensitivity of problem, sense of urgency, sense of humanity, sense of poverty, sense of social problem, sense of morality, & sense of socio-political responsibility dalam diri mayoritas legislator. Itulah beragam kualifikasi integritas, moralitas dan etika politik yang seharusnya dimiliki oleh legislator. Jika ragam kualifikasi integritas tersebut relative dimiliki maka akan ada kesadaran budi, dorongan batin, kepekaan dan cita rasa baik untuk melakukan berbagai tindakan nyata, yang dibutuhkan melalui berbagai kreasi cara, metode dan cara yang taktis, strategis & lebih efektif-efisien, yang mungkin tidak banyak membutuhkan berbagai fasilitas eksklusif. Lebih jauh patut dicamkan bahwa laboratorium praktek lapangan bagi para legislator adalah dalam lapangan persoalan publik atau ruang persoalan masyarakat, yang kemudian dibawa, diproses dan diterjemahkan ke dalam berbagai produk kebijakan publik dan keputusan politik bersama eksekutif dalam memecahkan persoalan publik tersebut, dan yang harus selalu dipantau, diawasi dan dipastikan entahkan solusi yang ditawarkan itu jitu, sukses atau gagal, kurang atau lebihnya, untuk terus perlu diperbaiki ke depan. Penjelasan di atas menunjuk pada ragam kualifikasi kompetensi, baik secara konseptual-visioner, strategik tetapi juga kompetensi teknis-praktis, yang seharusnya dimiliki oleh legislator. Hanya melalui penguasaan terhadap ragam kualifikasi integritas yang mencakup moralitas dan etik politik dan kualifikasi kompetensi seperti tertera diatas, maka para calon legislator akan dipercaya, terpercaya atau mendapatkan kredibilitas yang dengan sendirinya memikat orang untuk memilih dia. Itulah basis konstituensi yang memberi legitimasi politik bagi si calon legislator. Problema masih rendahnya produktivitas dan efektivitas kinerja dari para legislator baik dalam tugas legislasi, maupun budgeting, dan pengawasan tersebut, yang bisa dengan  mudah ditemukan di lapangan, mungkin ada kaitannya dengan masih rendahnya kualifikasi kompetensi dan integritas politik yang dimiliki. Akibatnya adalah selalu terjadi apa yang oleh Dr. Ignas Kleden (2004) disebut sebagai pengangguran politik yang dipertontonkan oleh para legislator kita selama ini, seperti: tidur-tiduran di ruang sidang, bermain HP, serta melakukan kejahatan politik, tindak-tanduk kriminal, baku-hantam, narkoba, dan praktek KKN yang akut. Praktek politik yang buruk seperti itu harus selalu dikritik, dikoreksi dan diperbaiki, bahkan harus dikontrol, diuji dan dieksekusi ketat, karena seperti dikostatir oleh Pemikir Politik, Hannah Arendz berkenaan dengan watak penguasa politik, bahwa segala sesuatu akan cenderung dipolitisir & dieksploitir; Penguasa politik yang tidak dikontrol cenderung otoriter; Dan penguasa yang otoriter akan cenderung berwatak koruptif (an otoritarian politician always tends to corrupt!).

Dalam konteks hubungan yang lebih luas dengan problematik proses transisi demokrasi politik di Indonesia selama hampir satu dekade tahun 1999/2000an ini, maka kita saksikan tiadanya korelasi yang positif signifikan antara kualitas demokrasi kita, baik menyangkut aktor, perilaku, tradisi dan lembaga politik di Indonesia dengan tingkat kemajuan taraf pembangunan dan kehidupan publik secara luas, mendasar dan komprehensif. Bahwa tidak sebanding antara pembiayaan demokrasi politik di Indonesia dengan output, outcome dan produknya bagi kemaslahatan publik secara luas. Yang terjadi adalah semakin muncul berbagai kompleksitas dan ketidakpastian politik kita yang serba tak menentu. Sebagai contoh kasus, hanya Indonesia yang menjadi nomor satu di dunia dalam jumlah parpolnya di pemilu 2009 sebanyak 38 parpol nasional. Tiadanya paket regulasi dan kebijakan politik yang benar-benar matang dan teruji, yang bersifat komprehensif, koheren melalui proses yang akuntabel, yang visioner, yang strategis dan berorientasi jangka panjang, dengan timeframe yang jelas, dengan orientasi dan hasil yang bermutu dan teruji. Justru yang terjadi selama ini adalah adanya berbagai macam produk regulasi dan aturan normative yang serba reaktif, serba instant, parsial, fragmentaris, yang inkonsisten, bertentangan satu sama lain, dan semacamnya yang sarat potensi konfliknya.

Agar proses transisi demokrasi politik di Indonesia dapat berlangsung dalam aras dan arah yang benar (tepat orientasinya), maka urgen dibutuhkan pembelajaran  dan penguasaan tentang misalnya paket manajemen transisi di dalam kebijakan dan keputusan public/politik yang lebih berorientasi jangka panjang (Rene Kemp, 2000). Pertama, dibutuhkan suatu visi yang koheren, komprehensif, problem oriented, dan strategis berjangka panjang menurut waktu yang disepakati bersama (20-25 tahun misalnya), sebagai kerangka payung-normative-regulative & direktif (umbrella-normative-regulative-directive framework), yang dapat mengarahkan berbagai langkah dan aksi nyata yang lebih realistic, proporsional, visible, result oriented, terukur, rasional praktis-instrumentatif, yang bisa selalu diuji, dikritik, dikoreksi, didekati dan dicapai dalam jangka pendek (3-5 tahun misalnya), secara progresif berkelanjutan dalam kualitasnya. Ketiga, sedapat mungkin diidentifikasi berbagai fungsi perubahan yang harus bisa dimainkan oleh setiap aktor, institusi dan organisasi politik dan publik yang strategis, dengan berbagai kerangka kerja normative, operasional dan insentifnya; termasuk berbagai faktor yang bisa mempengaruhi & memperlancar ataupun menghambat langkah ke sana, juga antisipasi terhadap berbagai problem yang tak terduga, serta budget operasionalnya. Keempat, yang terpenting perlunya komitmen (tekad bulat dan satu untuk melaksanakan kehendak bersama), dan konsistensi tinggi (bersesuaian selalu antara ide, rasa, kata, dan aksinya) dalam melaksanakannya. Kelima, selalu terbuka pada kritik, koreksi, dan perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus tiada hentinya untuk belajar berfokus selalu pada tujuan yang hendak dikejar baik tujuan yang taktis berjangka pendek, maupun terhadap tuntunan dan tujuan besar nan strategis berjangka panjang. Hanya ketika para aktor dan institusi public dan politik, para legislator dan lembaga legislative, mau terus belajar mengoreksi diri, terus diuji dan teruji, bisa berfungsi selalu mandiri dan obyektif, maka, kita dapat menyukseskan proses transisi demokrasi politik di Indonesia menuju ke ‘fase kedewasaan politik’, tahapan stabilisasi politik (normalisasi politik dalam term Thomas Kuhn), yang lebih matang, yang merupakan a necessary condition bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan layanan publik yang berkesejahteraan, berkeadilan dan berkesetaraan sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi ’45.  Tinggal satu tantangan buat kita: ‘Bagaimana bisa dikonstruksi berbagai mekanisme politik tersebut yang bisa diakses dan akuntable secara publik, yang bisa  berfungsi mandiri dan obyektif guna menguji, memantau, mengawasi, dan menghukum para pemimpin politik dan para legislator yang bersalah, sedemikian sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu secara sportif, dan adil?’ Yang pasti: ‘Wahai para politisi dan calon legislator, bersama: renungkan dan maknailah pepatah dari seorang politisi negarawan Amerika berikut: “The loyality to my party ends, while the loyality to my nationstate & my people begin!” Semoga!!! (Josep A. Ufi, M.A., Staf Pengajar di FISIP Unpatti & Pemerhati Masalah Sosial Politik)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: