MARINE-ISLANDS

MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN,

PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

YANG BERBASIS LAUT-PULAU

(MARINE-ISLANDS GOVERNMENT)

I.  PENDAHULUAN

Latar Belakang Maluku

a. Kontekstualisasi Masalah.

Banyak negara/wilayah kepulauan dunia umumnya terdiri dari pulau-pulau kecil dikelilingi oleh hamparan lautan luas yang memang memerlukan kebijakan khusus dalam pembangunan serta dalam mengatasi permasalahannya bila dibandingkan dengan negara/wilayah kontinen, seperti misalnya Negara Malta di Eropa (small islands developed state), atau Negara-negara Kepulauan Kecil di Pasifik (small islands developing states). Sebagai salah satu negara kepulauan (archipelagic state)  atau lebih tegasnya negara kelautan (maritime state), Indonesia sebetulnya telah menyepakati agenda pembangunan nasional yang berorientasi kelautan/kepulauan tersebut melalui Deklarasi Juanda (1981?). Akan tetapi inisiatif kearah implementasinya secara nasional baru mendapatkan perhatian serius di masa Pemerintahan Presiden Gus Dur (1999) diantaranya melalui pembentukan Kementerian/ Departemen Kelautan dan Perikanan. Persoalannya adalah bahwa, kebijakan nasional tersebut dalam artian tertentu, lebih merupakan bagian dari respons politis (good political will) terhadap tuntutan reformasi secara nasional, tetapi kebijakan maritime government tersebut juga masih bercorak paradoksal: general sekaligus sektoralistik. Kenyataannya, Indonesia mencakup baik wilayah kontinen, maupun wilayah pulau-pulau, termasuk Provinsi Maluku, yang telah lama dikenal sebagai provinsi 1000 pulau. Karenanya, diperlukan variasi & diferensiasi penanganan menurut karakteristik setiap wilayahnya.

Kebijakan otonomi daerah & desentralisasi sesungguhnya telah membuka ruang dan peluang kepada Maluku bersama 6 Provinsi Kepulauan lainnya guna memperjuangkan perlakuan khusus dalam mengimplementasi kebijakan spesifik marine-islands government tersebut secara integratif. Akan tetapi, salah satu kendala utamanya adalah,  tuntutan akan kebijakan khusus tersebut selama ini lebih cenderung bersifat parsial, sektoral, & politis terutama menyangkut perlunya pengakuan nasional yang diikuti realisasi peningkatan support budget pembangunan daerah tanpa didasari dengan berbagai rekomendasi akademis yang meyakinkan (semacam common vision, blueprient, operational policy guidance, atau common reference).

Makalah ini karenanya berupaya meringkas elaboratif-sintetik berbagai kontribusi pemikiran akademik yang berkembang khususnya dalam lingkungan Fak. ISIP UNPATTI Ambon selama ini tentang dasar & urgensinya perwujudan manajemen pemerintahan, pembangunan & layanan masyarakat yang berbasis laut pulau tersebut di Provinsi Kepulauan Maluku. Berikut ini dipetakan gambaran umum kondisi-kondisi spesifik pulau-laut di Maluku, kemudian dibahas tentang wujud –substantive contents– pemerintahan laut pulau (marine-islands government), serta berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan kearah pewujudnyataannya.

b. Karakteristik Khusus Wilayah Pulau-Pulau

Tak perlu diuraikan bahwa wilayah Maluku sebagai provinsi 1000 pulau didominasi oleh pulau-pulau kecil yang membentuk berbagai gugusan pulau dikelilingi lautan luas dengan sejumlah kekhususannya dalam aspek geografis, fisik, iklim, sosial budaya, politik, karakter etnik, karakter ekonomik, dll. Adapun berbagai karakteristik umum dari gugusan pulau-pulau kecil dunia –termasuk Maluku- dapat disebutkan sebagai berikut:

  • ukuran fisik pulau yang terbatas (luasnya < 15.000 km2) amat rentan & rawan (vulnerable) terhadap berbagai perubahan khususnya iklim & naiknya permukaan air laut bila terjadi pemanasan global yang signifikan.
  • memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang cukup luas dan pada beberapa keadaan dapat mencapai 1000 kali lebih besar dari luas daratannya
  • mempunyai pesisir yang amat panjang dengan akumulasi terumbu karang yang kaya
  • umumnya mempunyai sumberdaya alam (SDA) daratan/pulau yang amat terbatas dan pada beberapa keadaan mengalami tekanan karena aktivitas manusia
  • sangat peka, rentan dan rawan (vulnerable) terhadap bencana alam
  • pada beberapa kasus amat terisolasi dan amat jauh dari pasar utama
  • amat sesuai untuk ekonomi berskala kecil/menengah namun sangat sensitif/rawan terhadap kejutan pasar luar/makro
  • umumnya laju pertumbuhan & kepadatan penduduknya tinggi
  • cukup sering sangat miskin pengembangan infrastrukturnya (kecuali sektor yang penerimaan pendapatannya dari dana asing/luar seperti pariwisata)
  • terbatasnya dana dan ketrampilan sumberdaya manusia pulau tersebut
  • adanya limbah cair domestik (limbah manusia), limbah padat serta sampah kota pulau yang menyebabkan tingginya polusi
  • penghancuran dan pengrusakan sumber daya pesisir yang produktif seperti terumbu karang, kerusakan rumput laut, penggunaan pukat harimau, penambangan pasir dan kerikil
  • berkurangnya hutan penutup tanah daratan pulau melalui pembalakan liar maupun berbagai aktivitas manusia termasuk pembangunan darat
  • tidak teraturnya curah hujan dari musim ke musim sementara amat rendahnya kemampuan daratan pulau untuk menampung air
  • terbatasnya sumber-sumber energi
  • rawannya kepunahan flora dan fauna yang khas pulau
  • saling pengaruh dan bergantungan antara kehidupan darat dan laut
  • intensitas dan kedekatan baik antar manusia penghuni pulau maupun antara manusia dengan alamnya baik daratan maupu laut membentuk karakter social budaya masyarakat pulau yang interaktif-holistic.
  • Pola dan praktek pencaharian hidupnya cenderung bervariasi: petani agroforestrik & nelayan.

Selain memiliki berbagai aspek khusus yang menjadi cirikhas wilayah pulau-pulau tersebut di atas, Provinsi Kepulauan Maluku juga memiliki sejumlah kondisi lokal yang lebih spesifik, termasuk praktek manajemen pemerintahan dan pembangunan aktualnya seperti digambarkan berikut ini:

c. Kondisi Alam-Geografis Kepulauan Maluku

Secara geografis, bagian utara Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Tenggara, sedangkan bagian selatan Provinsi Maluku berbatasan dengan Timur Leste & Australia. Secara astronomis, Provinsi Maluku terletak antara 3°- 8.30° lintang selatan, dan 125.45°-135° bujur timur, dengan luas wilayah 712.479,69 km2 dimana 658.294,69 (92.4%) terdiri dari lautan dan 54.185 km2 (7.6%) adalah daratan. Sedangkan garis pantainya mencapai 11.000 km2. Provinsi Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 632 pulau besar dan kecil. Dari 632 pulau tersebut, hanya Pulau Seram saja yang dikategorikan sebagai pulau besar (18.625km2), selebihnya sebanyak 631 pulau dikategorikan sebagai pulau kecil (luasnya ≤ 10.000 km2 dan jumlah penduduknya kurang dari 500.000 jiwa), termasuk Pulau Buru (9.000 km2). Pulau-pulau di Provinsi Maluku juga dibagi dalam dua bagian utama yakni kelompok pulau vulkanik dan kelompok pulau karang yang terjadi dari pertemuan antara system orogenetik dan lingkar pasifik dengan system orogenetik sunda. Hasilnya adalah 4 (empat) buah gunung: Gunung Binaya di P. Seram, Gunung Salahutu di P. Ambon, Gunung Kapalamada di P. Buru, dan gunung api di P. Banda. Selain itu terdapat pula 11 (sebelas) danau dan 113 buah sungai. Secara umum, kepulauan Maluku beriklim tropis dan Muzon dimana iklim ini sangat dipengaruhi oleh lautan yang luas dan berlangsung seirama dengan musim yang ada, dengan suhu rata-ratanya berkisar 27 C.

d. Kondisi Demografis Kepulauan Maluku

Jumlah penduduk di Provinsi Maluku berdasarkan laporan pelaksanaan P4B s.d. bulan Agustus 2003, tercatat sebanyak 1.277.414 jiwa. Jumlah ini mendiami wilayah seluas 54.185 km2, dengan kepadatan penduduk sekitar 23 orang per km2.

Jumlah dan sebaran penduduk Provinsi Maluku per Kab/Kota adalah sebagai berikut: di Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 155.645 jiwa; Kab. Maluku Tenggara (Malra) + Kab. Kep. Aru yang dimekarkan sebanyak 205.965 jiwa; Kab. Maluku Tengah 549.054 jiwa (termasuk di dalamnya Kab. Seram Bagian Barat/SBB, dan Kab. Seram Bagian Timur/SBT). Kab. Buru sebanyak 127.058 jiwa, sedangkan Kota Ambon sebanyak 239.697 jiwa. Penyebaran penduduk di Maluku tidak merata, dimana Kab. Malteng lebih tinggi persentasinya yakni 43,15%, sedangkan persentasi paling rendah adalah pada Kab. Buru yakni 10,63%. Sedangkan angka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Ambon yang mencapai 619 orang per km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Maluku cukup tinggi khususnya pasca 2002 nyaris 3%.

e. Kondisi Sumber Daya Alam Kepulauan Maluku

Provinsi Maluku memiliki berbagai potensi SDA pulau & laut yang bisa bernilai sosio-ekonomis diantaranya sebagai berikut:

  • Tanaman pangan, luas area tahun 2000 adalah 57.843 Ha dengan potensi pengembangan 189.026 Ha
  • Perkebunan, luas areanya 143.514 Ha, dengan potensi pengembangan 11.724 Ha
  • Hasil Hutan, luas hutan produksi tetap di Maluku tahun 2002 adalah 67.675,40 Ha, hutan produksi terbatas 581.013,40 Ha, hutan konversi 1.893.323,94 Ha, dengan potensi pengembangan 1.441.478 Ha. Disayangkan bahwa masih terdapat lahan kritis di Maluku sebesar 1.179.853 Ha yang berarti 21,7% dari luas daratan Maluku.
  • Potensi SDA daratan di Maluku pada umumnya berada di kawasan pulau-pulau kecil & pesisir terutama potensi pertambangan seperti emas, perak, minyak bumi dll. Yang baru dieksploitasi dan diproduksi hanyalah minyak bumi dengan produksi 1.186.000 kilo meter dalam tahun 2002, sedangkan produksi bahan galian C adalah 1.798.284 ton.
  • Mengingat amat rawannya kawasan pulau-pulau kecil di Maluku terhadap berbagai perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan pembangunan maka dibutuhkan pola pengelolaan yang adaptif, misalnya kawasan hutan lindung, kawasan pulau suaka alam laut, kawasan taman nasional, cagar alam, kawasan rawan bencana.
  • Potensi sumber daya laut dan perikanan yang terbesar produksinya adalah di laut banda dengan potensi sebesar 208.588 ton dan potensi lestari sebesar 104.299 ton, sedangkan di laut Arafura dengan potensi sebesar 101.540 ton dan potensi lestari sebanyak 50.770 ton per tahun.
  • Pembagian kewenangan di laut meliputi kewenangan-kewenangan Kab/Kota sejauh 4 mil, provinsi sejauh 12 mil, dan Negara ada di luar ZEE tersebut.

f. Kondisi Ekonomi Kepulauan Maluku

  • Produksi perkebunan terbesar di Maluku tahun 2002 umumnya adalah perkebunan rakyat seperti kelapa, cengkeh, pala, dan lain lain.
  • Hasil produksi kehutanan terbesar di Maluku dengan total produksi tahun 2002 adalah kayu bulat sebesar 101.595,45 m3, dengan kenaikan rata-rata 113,87%.
  • Produksi pertanian, padi sawah, padi lahan kering, produksi palawija mengalami penurunan dalam tahun 2002.
  • Selain potensi perikanan tersebut di atas (d), maka produksi perikanan di Provinsi Maluku tahun 2002 sebesar 263.390,9 ton dengan kenaikan rata-rata sebesar 5.09%.
  • Produksi perikanan mencakup berbagai jenis ikan seperti cakalang (9.443,4 ton), tuna (7.728,6 ton), udang (5.856,4 ton), mutiara (924 Ha), lola (1.000 Ha), teripang (3.100 Ha), rumput laut (2.500 Ha), ikan (2.950 Ha), kerang-kerangan (969 jenis), siput (13 jenis), kerang (21 jenis).
  • Berbagai potensi perikanan dan kelautan tersebut di atas belum banyak dimanfaatkan secara optimal kecuali budidaya mutiara (4 pengusaha), dan baru terdapat 21.974 rumah tangga perikanan pada tahun 2002 atau persentasinya baru 8% dari total jumlah rumah tangga di Maluku.
  • Pulau-pulau terluar seringkali dijadikan sebagai terminal bagi aktivitas illegal fishing, illegal logging, dan illegal trading.
  • Terkait dengan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), maka ada beberapa pulau di Provinsi Maluku yang termasuk dalam ALKI. ALKI terdiri dari Alur I, Alur II, Alur IIIA, IIIB, dan IIIC. Pulau-pulau Maluku yang termasuk di dalam ALKI diantaranya adalah Alur IIIB melewati Pulau Kisar, dan Alur IIIC melewati PP. Banda dan PP. Kei. ALKI ini belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga sering orang cemas jika melihat adanya kapal perang asing yang melintas di wilayah ALKI.

g. Kondisi Sosial Budaya di Kepulauan Maluku

  • Jumlah penyandang cacat di Provinsi Maluku tahun 2002 sebanyak 35.876 orang
  • Jumlah anak terlantar & yatim piatu sebanyak 94.913 orang
  • Jumlah penduduk miskin dalam tahun 2002 sebanyak 176.217 KK atau 68,65% dari total jumlah 256.680 KK di Provinsi Maluku
  • Terdapat ratusan sub-etnik yang diindikasikan dari pengguna bahasa lokalnya, dimana yang masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa local yang pernah ada kurang lebih 130-an.
  • Kendati subkultur di Maluku bercorak multi-subetnik & multi-subkultur namun terdapat indikasi adanya semacam similaritas dan paralelitas yang menjadi titik temu budaya Komunitas Masyarakat di Maluku, adanya semacam representasi kolektif yang bisa dijadikan rujukan bersama. Misalnya ikatan pela gandong, pranata sasi, kelompok masyarakat adat siwalima (kelompok sembilan & kelompok lima) yang ditemukan baik di Maluku tengah, P. Seram, Lease, Saparua, Haruku, tetapi juga di Komunitas Maluku Tenggara (pata siwa – pata lima, ursiwa lorlima, ursiw lorlim).
  • Kultur Siwalima (ursiwa-lorlima/patasiwa-patalima/ursiw-lorlim) sesungguhnya mengindikasikan adanya dua kelompok masyarakat adapt dengan dua pranata adatnya yang mencirikan kultur social masyarakat penghuni pulau pesisir yakni kelompok masyarakat gunung/darat/pulau,asli dan kelompok masyarakat pantai/pesisir/laut/pendatang.
  • Adanya Perda No. 14 tentang “kembali ke tatanan adat negeri/ohoi” yang menjadi dasar pengembangan tatanan adat di Maluku.
  • Masih menguatnya masalah sikap etnosentris berbasis etnis dan /atau agama (kelompok social dan cultural tertentu merasa lebih superior atas kelompok social lainnya), dan sikap tradisionalisme budaya, termasuk masalah segregasi pemukiman warga berbasis agama, yang cenderung menciptakan instabilitas/disintegrasi social, serta menghambat proses integrasi social.
  • Masih merebaknya berbagai konflik social mencakup konflik petuanan intra dan antar desa, antara masyarakat adat dan pemerintah/pengusaha, dst.

h. Kondisi Pemerintahan (dan Politik)

  • Provinsi Maluku termasuk salah satu Provinsi yang paling aktif dan gencar merealisasikan amanat otonomi daerah, desentralisasi & demokratisasi lokal melalui pemekaran-pemekaran wilayah administrative pemerintahan pada jenjang Kabupaten/Kota sampai dengan Desa/Dusun semenjak tahun 1999 s/d 2007.
  • Mengikuti pemekaran Provinsi Maluku Utara tahun 1999 (yang terlepas dari Provinsi Maluku), maka dimekarkan pula Kabupaten Buru (yang terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah), serta Kabupaten Maluku Tenggara Barat/MTB (yang terlepas dari Kabupaten Maluku Tenggara/Malra), ketiganya disahkan melalui UU No. 46 tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  • Tahun 2003 terjadi lagi pemekaran/pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur/SBT dan Kabupaten Seram Bagian Barat/SBB (yang terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah), serta Kabupaten Kepulauan Aru (yang terlepas dari Kabupaten Maluku Tenggara), ketiganya disahkan dengan UU No. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.
  • Tahun 2007 terjadi lagi Pemekaran Kota Tual (yang terlepas dari Kabupaten Maluku Tenggara) yang disahkan melalui UU No. 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual.
  • Dengan demikian Provinsi Maluku sampai tahun 2007 terdiri dari 7 Kabupaten dan 2 Kota yaitu: Kabupaten Maluku Tenggara dengan Ibu Kotanya Langgur, Kabupaten Maluku Tengah dengan Ibu Kotanya Masohi, Kabupaten Buru dengan Ibukotanya Namlea, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Ibukotanya Saumlaki, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Ibukotanya Bula, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Ibukotanya Piru, Kabupaten Kepulauan Aru dengan Ibukotanya Dobo, Kota Ambon dan Kota Tual.
  • Kondisi geografis Provinsi Maluku sedemikian tidak segera disiasati sehingga berpengaruh pada masih lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
  • Rentang kendali pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan masih dianggap terlalu jauh, yang karena tidak ditunjang dengan penyediaan infrastruktur secara memadai baik infrastruktur transportasi maupun komunikasi berpengaruh pada anggapan mengenai ‘pembangunan biaya tinggi’.

1.2. Dasar Yuridis & Legitimasi bagi ‘Marine-Islands Government’ (?)

Sesungguhnya konsep gugus pulau dan kawasan laut pulau sebagai satu kesatuan (monodualistik) dalam Provinsi Kepulauan Maluku memiliki dasar hukum serta legitimasi akademik yang memadai yakni:

  • UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Pasal 14, mengatur tentang “Paham Kepulauan”
  • UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, menganut “Paham Kepulauan”
  • Spirit ‘paham kepulauan/kemaritiman’ juga telah ditekankan dalam Deklarasi Djuanda (1980?).
  • Konferensi PBB Tentang Pembangunan dan Lingkungan di Rio De Janeiro Brasil tahun 1992 yang menghasilkan kesepakatan global yang dikenal dengan Agenda 21, Pasal 17, tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada pulau-pulau kecil & pesisir dunia. (It is socially equitable, economically profitable, & ecologically sustainable). UNESCO mendapat mandat global untuk mengkoordinasikan implementasinya melalui Platform Program “Coastal & Small Islands” (CSI) sejak tahun 1996.
  • Jadi ‘Maluku juga harus dibangun secara dominan melalui laut sedangkan daratan/pulau dimanfaatkan sambil menjaga kelestarian dan mencegah dampak negatifnya terhadap lingkungan daratan/pulau maupun lautan’ melalui Konsep “Marine-Islands Government”.

II. WUJUD (VISIONER?) PEMERINTAHAN LAUT PULAU

(Marine-Islands Government)

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah serta kondisi karakteristik khusus pulau-pulau dan kondisi kemaritiman sebagaimana dipaparkan di bagian pendahuluan, maka dalam bagian ini, hendak dirumuskan dan dijelaskan tentang sejumlah muatan substantive (substantive contents) daripada wujud visioner (visi?) Pemerintahan Laut Pulau (marine-islands government) yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan. Visi (wujud visioner) yang dikehendaki untuk Provinsi Kepulauan Maluku tersebut amat bernilai strategis mengingat secara geografis, Provinsi Maluku berada tepat di tengah perairan Indonesia bagian Timur yang dilalui oleh 3 (tiga) alur laut dan bersinggungan langsung dengan Kawasan Samudera Pasifik, yang akan menjadi pusat interaksi global di masa depan (“Mediteranean is the past, Atlantic is the present, and the Pacific is the future…’).  Adapun rumusan dan penjelasan wujud visioner tentang pemerintahan laut pulau tersebut dapat diidentifikasi secara longgar seperti berikut.

  1. Visi ideologis : konsolidasi, sistimatisasi, integrasi, kristalisasi & sosialisasi visi paradigma laut pulau (character building: pola pikir, sistim nilai & ideologi). Dengan menanamkan pandangan sustainabilitas, menjadi pola pikir dan akhirnya bisa menjadi way of life, melalui berbagai motto seperti: “ecologically sustainable, socially equitable, and economically profitable”, juga visi ekonominya Schumacher “Small is Beautifull”!, atau motto “think globally act locally”!, atau motto paradoksal dari Prof. P.M. Sitaniapessy: “memanfaatkan sambil melestarikan lautan dan melestarikan sambil memanfaatkan daratan”. Ada tiga issu utama yang terkandung dalam wujud visioner tersebut yakni: pembangunan sosio ekonomi, pembangunan social, dan pembangunan lingkungan alam lestari, yang bisa divariasikan tetapi sekaligus mewarnai semua kerangka & perangkat kebijakan dan regulasi manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakatnya.
  2. Regulasi & Kebijakan : formulasi, harmonisasi, & sinkronisasi berbagai regulasi & kebijakan yang mendukung  pada level nasional, regional maupun local. (berupa UU, PP, Keppres, adanya Menneg Urusan Pembangunan Provinsi Kepulauan misalnya; harmonisasi kebijakan desa pulau/kota pulau, misalnya, harmonisasi antara ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) dengan ketentuan-ketentuan informal yang dimiliki masyarakat kepulauan di dalam berbagai regulasi pada tingkat local, perda-perda misalnya). Misalnya perlunya Kebijakan pemerintahan, koordinasi pembangunan dan pelayanan public yang bercorak “satu atap”, karena akan lebih hemat biaya, efisien, dan efektif. Atau dengan kata lain, bagaimana melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara civil good governance policy & regulation dan public good governance policy & regulation (termasuk dengan corporate good governance).
  3. Restrukturisasi & Inovasi Kelembagaan : restrukturisasi, transformasi & inovasi institusi-institusi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public sesuai dengan kebutuhan & urusan pulau-laut demi efisiensi, efektivitas, & produktivitas yang bermutu/ berdaya saing. (Misalnya di level nasional, perlunya pembentukan Kementrian /Departemen Urusan Pembangunan Provinsi Kepulauan/Kelautan: mengkoordinasikan (1) Departemen Urusan Pembangunan Ekonomi Laut Pulau di level provinsi/Kab/Kota, yang membawahi Dinas Agroforestri Pulau mencakup bidang Pertanian, Bidang Perkebunan & Bidang Kehutanan; (2) Departemen Urusan Pembangunan Sosial Masyarakat laut pulau dengan beberapa dinas & subbidangnya masing-masing; (3) Departemen Urusan Pembangunan Lingkungan Ekologi Pulau Laut: memastikan pemanfaatan lestari & pelestarian bermanfaat dari ekologi laut pulau, terjaganya ekosistem laut pulau, tercegahnya segala jenis polusi dan unsur polutan dalam semua segi pembangunan, layanan public, serta aktivitas manusia. Disini bisa dilakukan harmonisasi atau kombinasi harmonis kebijakan informal dengan kebijakan formal, tetapi juga harmonisasi regulasi antara ketentuan formal dengan ketentuan informal yang dimiliki masyarakat pulau laut. Departemen Pariwisata Bahari Kepulauan membawahi dinas wisata bahari, dinas wisata pulau (menurut teritori), juga bidang-bidang wisata lainnya (menurut kategori bidang/sector/multisektor); Lembaga Pengembang  Iptek laut pulau, dst. Dinas Infokom disatukan dengan telkom menjadi Departemen Infotelkom yang membawahi bidang jarak dekat & jauh (menurut kategori ruang teritori), atau bidang berdasar jenis telkomnya, atau jenis/sifat informasinya dst. Dinas perhubungan diganti dengan Departemen Transportasi yang membawahi transportasi darat, laut, dan udara misalnya. Dst.
  4. Manajemen, Pengorganisasian: komitmen & konsistensi untuk menerapkan prinsip & pola manajemen serta pengorganisasian moderen dalam seluruh aspek & tahapan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, mulai dari tahap awal perencanaan-implementasi-sampai pengawasan dan evaluasi akhirnya.
  5. Kepemimpinan & Pola Komunikasi: profil kepemimpinan dari pemimpin politik pemerintahan, pembangunan & pelayanan public dapat dihasilkan melalui consensus dan konsolidasi alternative mekanisme demokrasi ‘konsosiativis’. Profil kepemimpinan bisa variatif-kombinatif, adaptif, fleksible antara otoritatif & kuat, tegas, berwibawa, berani mengambil keputusan genting beresiko (prototype kepemimpinan kapitan perahu), dengan corak tenang, agak lambat, kolegial, inklusif (prototype kepemimpinan pertanian/darat), juga santun, tulus, populis, dialogis, kritis tapi juga respektif & humanis. Umumnya diakui bahwa pemimpin formal yang semula adalah pemuka pendapat (pemimpin informal) akan lebih efektif dalam mendriving pembangunan yang berhasil.
  6. Infrastruktur publik: transportasi darat & udara untuk melayani intra & antar pulau yang ukuran & volumenya sesuai ruang pulau yang serba terbatas, jadi berukuran kecil dan bebas polusi baik polusi udara maupun suara. Terutama optimalisasi transportasi laut guna mensupport lalulintas berbagai layanan publik antar pulau (perpustakaan apung, puskesmas/klinik apung, rekreasi apung, festival apung, pasar apung, pengurusan KTP/SIM apung, layanan Koperasi & Bank apung, sekolah apung misalnya), melancarkan rentang kendali pemerintahan & pembangunan antar pulau, termasuk kelancaran mobilitas manusia dan lalulintas barang & jasa (public goods service).
  7. Industri Kelautan & Perikanan : industri yang berskala kecil & menengah bagi masyarakat pulau (home industry berbasis hasil laut), tetapi juga industri yang berskala besar pada perikanan tangkap yang berorientasi pasar regional, nasional, dan ekspor.
  8. Aktualisasi Gugus Pulau & Laut Pulau: konsep gugus pulau & laut pulau berdasarkan similaritas, paralelitas, juga kedekatan teritori ini dapat diaktualisasikan secara konsisten dan terintegrasi melalui berbagai pendekatan klusterisasi atau zonasi, dengan memperhatikan keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif dari masing-masing kluster gugus pulau & laut pulaunya. Saat ini Provinsi Maluku telah menetapkan kurang lebih 12 Gugus Pulau dan 3 (tiga) kawasan laut pulau yaitu: Kawasan Laut Pulau Seram, Kawasan Laut Pulau Banda, dan Kawasan Laut Pulau Arafura.
  9. Visi sosio cultural yang kontekstual seperti ini sebagaimana diajukan oleh Prof. Mus Huliselan bisa terus dikembangkan agar menjadi dasar bagi penetapan kebijakan pembangunan social budaya masyarakat pulau laut di Maluku. Pembangunan Sosial kiranya bermotto: menghubungkan manusia, membangun masyarakat pulau laut. Harus bisa diidentifikasi berbagai kelompok masyarakat sasaran berdasarkan berbagai kategori yang lebih kontekstual dan relevan. Pola hidup yang harmonis dengan alam laut & pulau lestari hendaknya dijadikan sikap hidup & etik hidup dari para warga masyarakatnya.
  10. Pembangunan Ekonomi Laut Pulau: hendaknya bertumpu pada komoditi & hasil perikanan dan laut sebagai driving force pembangunan ekonomi local. Baik melalui perikanan tangkap dan budidaya berskala kecil & menengah, tetapi juga melalui eksplorasi, eksploitasi dan produksi hasil-hasil laut berskala lebih besar untuk diekspor. Dalam hal ini laut Maluku dapat dimanfaatkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu (1) dasar laut yang mengandung berbagai bahan tambang yang sangat potensial (informasi dari pertambangan akan lebih menentukan, (2) dalam laut dengan segala isinya dapat berupa berbagai jenis flora dan faunanya, termasuk sumber energi, dan (3) atas laut yang dapat dimanfaatkan oleh perhubungan/transportasi, pelayaran, pariwisata dan sebagainya.
  11. Pemberdayaan masyarakat nelayan/pesisir/pulau dengan prinsip subsidiaritas dan solidaritas, serta transformatif menuju pada penguatan kapasitas dan kemandirian warganya.
  12. Relokasi, Pembangunan & Penguatan Pangkalan/Markas/Pos Armada Angkatan Laut di Kawasan Pulau-pulau Terluar.

Demikian beberapa muatan substantive –substantive contents– diatas kendati masih berupa semacam type ideal, tetapi bisa menjadi wujud (visioner) yang dicita-citakan dan diharapkan bisa diaktualisasikan di Provinsi Maluku ke depan. Dalam bagian berikut akan diusulkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi maritime government atau tepatnya marine-islands government tersebut.

III. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN

Dalam bagian ini, akan diusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan visi maritime government atau marine islands government. Perlu dikemukakan bahwa usulan langkah-langkah berikut bukanlah suatu resep yang praktis dan sahih, melainkan terlebih bercorak kasar, acak, hipotetis dan tentatif  yang kiranya bisa memberi sedikit petunjuk awal (‘semacam lilin kecil di tengah gelapnya malam’) kearah sana. Karenanya dibutuhkan kajian, pendalaman, penajaman, kritik dan elaborasi kritis lebih lanjut. Mengingat hal yang diperjuangkan ini besar dan penuh resiko sehingga sebaiknya kita dengarkan saran bijak dari Prof. Louk Box., bahwasanya dibutuhkan 3 (tiga) gerakan sekaligus & bersinergis agar persoalan besar khususnya di bidang sosial politik bisa berhasil yaitu: perlunya gerakan sosial (social movement), gerakan politik (political movement), dan gerakan akademis (intellectual movement). Sebelum dipaparkan beberapa langkah maka hendak digariskan terlebih dulu beberapa prinsip fundamental yang perlu dipegang teguh dalam menetapkan prioritas & langkah-langkah strategis, serta melangkah menuju perwujudannya.

A. Prinsip-prinsip Fundamental dalam Manajemen Laut Pulau

  • Prinsip Sustainabilitas (sustainability principle)
  • Prinsip Keadilan, subsidiaritas & solidaritas (justice, subsidiary & solidarity principles)
  • Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle)
  • Prinsip Integratif (integrative principle) & holistic (holistic principle)
  • Prinsi Manajemen Moderen
  • Prinsip demokratik (democratic principle)
  • Prinsip transparansi & akuntabilitas public (transparency & accountability principle)
  • Prinsip small is beautiful

B. Selanjutnya digariskan langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan seperti berikut:

B1. Gerakan sosio-politis dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

  • melalui lobby, pressure group, aksi parlemen, parlementary support, dst diperjuangkan agar direalisasikan pada tingkat nasional usulan untuk lahirnya Kebijakan & Regulasi Nasional misalnya berupa Undang-Undang Tentang Perwujudan Maritime Government atau Marine-Island Government, juga diusulkan dan diperjuangkan pembentukan Kementrian Negara /Departemen Urusan Pembangunan Provinsi Kepulauan / Provinsi Kemaritiman.
  • diusulkan agar lahirnya Kebijakan Restrukturisasi/transformasi lembaga-lembaga public di level Provinsi dan di bawahnya agar lebih disesuaikan dengan karakteristik wilayah laut pulau, misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan disatukan dibawah satu departemen yakni Departemen Agroforestri Pulau. Juga dibentuk Departemen Pembangunan Perikanan & Kelautan.
  • diusulkan agar dilahirkan berbagai Regulasi berupa Perda-Perda yang relevan sesuai kebutuhan pada level Provinsi dan di bawahnya yang mensikronkan & menyelaraskan antara berbagai ketentuan/aturan formal (hukum positif) dengan berbagai ketentuan/aturan informal (hukum adat/hukum lokal). Misalnya bagaimana dikombinasikan pranata sasi adat dengan hukum positif tentang regulasi perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam darat/pulau yang terbatas adanya. Juga menyelaraskan pranata kewang (polisi hutan) dengan petugas penjaga hutan.
  • Perlunya transformasi, sinkronisasi, dan harmonisasi terhadap visi-misi kabupaten/kota beserta otoritas dibawah agar sesuai dan konsisten dengan visi misi provinsi yang berorientasi: ‘marine-islands government’ (maritime government)
  • Perlu diterapkannya kebijakan “Satu Atap” dalam manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public pada wilayah pulau-pulau kecil yang amat terbatas ruang daratnya. Maksudnya Kantor-kantor pemerintah beserta dinas-dinas teknis sebisanya dikonsentrasikan pada satu gedung besar saja sehingga bisa hemat biaya, efisien dan lancar serta efektif pelayanan publiknya, serta mencegah potensi konflik lahan pulau antara para pihak karena kebutuhan akan penggunaan actual lahan.
  • Perlu diterapkannya prinsip ‘small is beautiful’ dalam praktek dan berbagai aktivitas manusia khususnya di bidang industri pulau dimana tidak diijinkan dilakukan praktek industri ataupun aktivitas eksploitatif berskala besar yang dapat merusak ekosistem pulau laut serta menimbulkan multi-polusi setempat. Sebaliknya perlu dikembangkan berbagai ekonomi kreatif-produktif berskala kecil & menengah yang ramah terhadap lingkungan, tetapi bernilai kompetitif karena keunggulan, keunikan dan kekhasannya. Misalnya dibukanya laboratorium dan balai benih flora dan fauna yang khas endemic pulau kecil tropis: jeruk kisar, anggrek lelemuku, minyak kayu putih Pulau Buru sebagai contoh.
  • Dibagun secara kreatif berbagai infrastruktur pelayanan masyarakat berbasis laut pulau agar melancarkan akses bagi masyarakat dalam menerima pelayanan public yang cepat, murah, dan efektif seperti : pasar apung, puskesmas/poliklinik apung, rekreasi apung, perpustakaan apung, pelayanan KTP / SIM apung, taman hiburan rakyat apung, olahraga apung, wisata apung, dst.
  • Pembukaan akses pasar antar pulau, regional, nasional, maupun internasional (termasuk dibukanya pelabuhan ekspor hasil laut).

B2. Gerakan akademis bisa dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

  • Fakultas FISIP UNPATTI dapat mengambil inisiatif & mengkoordinasikan berbagai kegiatan akademis yang relevan misalnya: (1) mengkoordinir satu tim teknis lintas fakultas/multidisiplin dengan dukungan dana dari para pihak terkait guna mereview secara komparatif kritis, mengelaborasi, serta mensintesa berbagai laporan hasil-hasil kajian akademis yang terkait ataupun relevan dengan issue-isue pulau, laut, perikanan, pesisir, lingkungan, pertanian pulau, agroforestri pulau, dst., baik dari perspektif ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu social, humaniora dan kependidikan, yang dilakukan khususnya dalam lingkungan fakultas-fakultas, unit-unit teknis maupun pusat-pusat kajian di Unpatti. Hasilnya berupa sebuah dokumen laporan elaboratif –sintesis temuan-temuan ilmiah-akademis tentang issue-isue pembangunan pulau pesisir yang berwawasan lintas ilmu disertai dengan usulan rekomendatifnya. (2) mereview secara komparatif-kritis berbagai dokumen kebijakan public dan regulasinya pada berbagai level nasional, provincial, juga Kabupaten/Kota yang relevan tentang manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public laut pulau di Maluku untuk menguji kesesuaian ataupun validitasnya dengan dokumen akademis tersebut; (3) mereview dan melakukan assessment terhadap berbagai dokumen laporan kerja atau pun praktek pembangunan yang ada agar menguji kesesuaiannya dengan rencana & rancangan kerjanya (policy-nya), misalnya bisa dilakukan assestment terhadap konsistensi implementasi dari kebijakan pembangunan berbasis gugus pulau & kawasan laut pulau untuk mengecek dan mengetest apakah prakteknya konsisten dengan dokumen kebijakan ataukah tidak konsisten alias bercorak retoris tautologis belaka. (4) mengorganisir berbagai forum public misalnya melalui seminar, lokakarya, konsultasi & debat public, penjaringan opini public, dst agar menggugah kesadaran dan pelibatan public dalam berbagai proses pembangunan dan layanan public berbasis pulau –laut tersebut, (5) mengajukan berbagai alternative kebijakan pembangunan ataupun usul rekomendasi akademik yang dapat dijadikan rujukan oleh para pengambil keputusan/kebijakan pembangunan dan layanan public tersebut.
  • Melakukan mapping potensi laut pulau guna menetapkan komoditi-komoditi unggul komparatif-kompetitif yang dapat dikembangkan secara produktif dalam lingkungan gugus pulau atau pun kawasan laut pulau
  • Memaksimalkan penggunan jasa teknologi informasi & komunikasi sebagai media strategis guna mengakses dan mencari berbagai pengetahuan terkait dengan edukasi & pembangunan pulau laut misalnya melaui jaringan jasa internet.
  • Melakukan kunjungan lapangan dan studi banding pada wilayah-wilayah atau Negara pulau kecil seperti : Malta, Viji, Vanuatu, dst., termasuk dengan UNESCO (Coastal & Small Islands Platform/CSI)
  • Membangun & menguatkan kerjasama segitiga (triple helix cooperation) antara universitas-pemerintah-masyarakat (termasuk pasar/swasta) guna mendorong aktualisasi integrasi teori akademik dengan praktek & policy pembangunan berbasis pulau laut. Hal ini telah ditekankan antara lain dalam Rekomendasi Seminar Dies Natalis Unpatti tahun 2007 yang digelar oleh Fisip Unpatti bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang juga menegaskan pentingnya penguatan kerjasama tersebut. (bdk. Kerjasama kelembagaan permanen yang mutualistik dan produktif antara Universitas Udayana dan Pemerintah Provinsi Bali yang amat menentukan bagi kemajuan pembangunan daerah Bali).
  • Membangun kerjasama pengembangan akademis dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi /universitas di luar negeri khususnya yang berkompeten dan maju dalam tradisi pendidikan iptek yang transdisipliner/multidisipliner guna memfasilitasi pengembangan tradisi edukasi dan riset akademis yang multidisipliner tersebut di Unpatti (lihat usulan yang diajukan dalam pertemuan bersama antara Tim Nuffic Belanda & Staff Dosen Unpatti tahun 2007 guna memikirkan muatan kerjasama akademis tersebut dengan universitas-universitas di Belanda. Termasuk agar staff unpatti bisa difasilitasi dan diperkenalkan dengan berbagai kerangka & pendekatan akademik yang integrative (bdk. International Center of Integrative Study/ICIS di Belanda, juga development studies, dan policy studies, serta tradisi akademis STS: science, technology & society studies yang sudah booming di Eropa & Belanda, Amerika, Australia dan Jepang serta beberapa Negara di Asia seperti India, termasuk perlunya studi & kajian manajemen transisi, manajemen resiko, kajian vulnerabilitas dst.)
  • Peningkatan sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan, studi lanjut, magang, serta studi banding, dst.

B3. Gerakan Sosial Budaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

  • Spirit Kebijakan Sosial  ‘yang menghubungkan manusia, membangun masyarakat laut pulau’ menuntut langkah kreatif dalam mengidentifikasi corak homogenitas/similaritas masyakarat desa pulau, dan heterogenitas /diversitas kelompok social masyarakat kota pulau yang pada gilirannya membutuhkan pendekatan pengembangan social yang difersifikatif.
  • Perlu mengidentifikasi dengan sejelas mungkin setiap kelompok social dalam komunitas masyarakat pulau-laut yang cenderung marjinal, periferal, dan subordinatif sehingga membutuhkan penanganan khusus : misalnya kelompok yatim piatu & janda, kelompok anak-anak terlantar, kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok lansia, kelompok masyarakat adat asli, kelompok warga/penduduk pendatang, kelompok tani, buruh, dan nelayan miskin, kelompok masyarakat terisolir dan terluar/di daerah perbatasan, kelompok yang berada di lapisan stratifikasi social terbawah, dst., yang membutuhkan langkah-langkah pemberdayaan yang subsidiaries-solider dalam rangka penguatan ketahanan diri, dan kemandirian.
  • Pemberdayaan dan penguatan budaya pengelolaan (budidaya) hayati laut yang berbasis masyarakat pulau dan pesisir.
  • Penetapan Kawasan Rawan Bencana, Penetapan indicator-indikator local rawan konflik/bencana, tetapi juga dibangun sistim pencegahan dini bencana alam juga sistim pencegahan diri konflik sosial.
  • Penguatan sosialisasi, dan kristalisasi wawasan visi kesatuan harmonis pulau laut melalui berbagai wahana dan media sosialisasi seperti: dalam keluarga/rumah tangga, edukasi formal di sekolah, berbagai wadah edukasi informal dan non formal, termasuk melalui media komunikasi public agar membangkitkan kesadaran diri /identitas diri serta membentuk karakter diri, sikap dan kecintaan akan identitas diri sebagai penghuni islanders.
  • Meningkatkan apresiasi dan respek akan multi-kulturalitas, multi-etnisitas, termasuk diversitas dan divergensitas, serta konvergensitas antara aneka cultural dan komunitas-komunitas social yang berbeda-beda melalui berbagai media pertukaran sosio-kultural, lalulintas mobilitas manusia, sikap inklusivitas, proses asimilasi termasuk melalui kawin campur dan edukasi diharapkan bisa perlahan mencegah kecenderungan etnosentris dan disintegrasi, sebaliknya membangun proses integrasi dan harmoni social.
  • Menjadikan aktivitas mata pencaharian ekonomi utama berbasis sumber daya hayati perikanan, laut dan pesisir ketimbang aktivitas ekonomi daratan.
  1. ·        Menjadikan diri dan lingkungan sekitarnya bebas polusi dan ramah lingkungan.

III. PENUTUP

  1. Kesimpulan
  • Masalah dan Urgensi Aktualisasi ‘Maritime Government’ atau ‘Marine – Islands Government’ adalah sesuatu yang mutlak perlu bagi Pembangunan Provinsi Kepulauan Maluku ke depan.
  • Wujud visioner bagi Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Laut Pulau di Provinsi Maluku memang bersifat komprehensif –integratif yang –substantive contents-nya mencakup konsolidasi & integrasi visi/ideologi pulau laut yang bercorak monodualistik, perlunya transformasi, harmonisasi, dan sinkronisasi regulasi & kerangka kebijakan berorientasi pulau laut berkelanjutan pada semua level otoritas baik nasional, provincial, dan Kab/Kota.
  • Berdasar pada prinsip sustainabilitas maka regulasi, kebijakan, dan dukungan infrastruktur pelayanan pemerintahan dan pembangunan laut pulau dimaksud dititikberatkan pada tiga bidang utama secara interrelasional yakni: pembangunan ekonomi laut pulau, pembangunan social budaya masyarakat laut pulau, dan pembangunan ekologis laut pulau secara berkelanjutan, dengan menjadikan laut sebagai pusat dominant dari aktivitas ekonominya.
  • Dibutuhkan tiga gerakan menuju perwujudan visi ‘Maritime Government’ atau ‘Marine Islands government’, gerakan sosio politik, gerakan akademis, dan gerakan sosio cultural, masing-masing dengan langkah-langkah praktisnya.
  1. Rekomendasi
  • Mengingat perjuangan mewujudkan visi ‘marine islands government’ ini merupakan urusan besar yang membutuhkan keterlibatan dari 3 (tiga) pemangku kepentingan utama maka diharapkan adanya keseriusan dan komitment kuat dari pemerintah, akademisi, dan civil society agar berjuang bersama bersinergis demi pewujudnyataannya.
  • Usulan yang masih tentative ini dipandang visible untuk ditindaklanjuti oleh Tim FISIP Unpatti dalam usulan tindak programatis yang lebih komprehensif dan operasional nanti.
  • Diharapkan adanya komitment politik dan dukungan financial yang memadai dari para lembaga donor –termasuk pemerintah/Kantor Kementrian Wapres demi terlaksananya usulan program ini demi mewujudkan sebuah Maluku Baru yang dikelolah menurut Manajemen Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Publik Berbasis Laut Pulau secara Berkelanjutan ke depan.

Ambon, 14 Mei 2008

Dipersiapkan oleh: Josep A. Ufi, MA.

Untuk Dekan Fak. ISIP Universitas Pattimura Ambon

& Kantor Istana Wakil Presiden RI di Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: